HR Mari Bersiap untuk Musim THR

Menjelang Hari Raya, HR Mari Bersiap untuk Musim THR

Bulan suci sudah dimulai. Banyak orang yang mulai menantikan libur Idul Fitri mendatang. Tunggu apa lagi karyawan Anda sebelum libur Idul Fitri tiba? Jelas THR alias Tunjangan Hari Raya!

Semua organisasi, termasuk perusahaan, mulai menyiapkan tunjangan khusus yang hanya terjadi setahun sekali, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR). Sebagai seorang SDM, sudah sewajarnya menghitung tunjangan ini sebelum waktu yang ditetapkan pemerintah lewat. Karena ada konsekuensi menunggu jika perusahaan terlambat menerbitkan THR.

Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR) menurut Kementerian Tenaga Kerja dalam peraturannya adalah: “Penghasilan bukan upah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya sebelum hari raya Keagamaan.”

Sesuai Permennaker No. 6/2016, THR wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran guna memberikan keleluasaan bagi pekerja untuk menikmatinya bersama keluarga. Nantinya, jika perusahaan terlambat membayar THR, maka akan dikenakan sanksi. Sesuai ketentuan, perusahaan yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar THR. membayar.

Sanksi juga dapat dikenakan kepada perusahaan jika menolak membayar THR. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja dalam waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Denda berupa nominal uang sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu.
2. Sanksi administratif berupa:
    a. Peringatan tertulis
    b. Pembatasan kegiatan bisnis
    c. Penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi
    d. Penangguhan bisnis


Di Indonesia terdapat berbagai status kerja mulai dari PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak pasti) dan berbagai jenis PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu). Semua lapisan tenaga kerja berhak atas THR, namun dengan ketentuan jumlah yang berbeda.

Setiap pegawai yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus berhak menerima THR tanpa memandang status pegawai tersebut baik yang telah menjadi pegawai tetap, pegawai kontrak maupun pegawai paruh waktu.

Jadi, mari kita persiapkan semua THR dengan baik. Jangan sampai perusahaan terkena sanksi karena terlambat membayar atau tidak membayar THR karyawan sama sekali. Mengalami kesulitan dalam mengelola penggajian organisasi Anda? Lihat layanan KPSG Payroll Processing dan Online Assessment untuk memudahkan hari Anda dan memastikan kelancaran penggajian!

Baca Juga: 

1. SDM & Penggajian: Memenangkan 2022 Melalui Kepatuhan Total

2. Mempertahankan Pemenuhan Gaji untuk Jobkeeper