Sudahkah Anda Memperhatikan Kepatuhan Pajak Anda?

Perusahaan yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau memperoleh keuntungan seperti upah, deviden, penghasilan, dan sumber penghasilan lainnya, sama-sama wajib melaporkan pajak kepada fiskus. Dan batas waktu pembayarannya sampai saat ini April!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meminta seluruh perusahaan yang menjadi Wajib Pajak badan segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) paling lambat tanggal 30 April 2022 pukul 24.00 WIB. “Tidak ada rencana perpanjangan waktu penyampaian SPT. Laporan SPT ditutup pukul 24.00 WIB," kata Direktur Sosialisasi, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor.

Ya, perubahan undang-undang perpajakan di Indonesia memang cukup dinamis, sehingga seringkali perusahaan harus berjuang untuk tetap patuh dalam menyampaikan dokumen perpajakannya.

Tahukah Anda melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Ketentuan Tindak Pidana Terkait Perpajakan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada perusahaan yang tidak mematuhi pajak?

Dirjen Pajak meminta agar setiap wajib pajak badan mematuhi batas waktu pelaporan karena ada sanksi jika batas waktu terlampaui. Sanksi yang telah disiapkan adalah denda sebesar Rp1 juta untuk setiap keterlambatan Wajib Pajak badan.

Indonesia menerapkan sistem self assessment, dimana wajib pajak dipercayakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, DJP dapat mengirimkan Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak tertentu apabila diketahui bahwa berdasarkan keterangan tambahan yang diberikan oleh Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak tersebut belum membayar pajaknya.

Faktor lain yang menyebabkan DJP menerbitkan surat ketetapan pajak adalah pembukuan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bergantung pada kewajiban pajak yang bersangkutan, pembayaran dan pengembalian pajak harus diajukan secara online, baik secara bulanan atau tahunan. Pembayaran langsung, pemotongan pihak ketiga, atau kombinasi keduanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak perusahaan.

Jika jumlah pajak dibayar dimuka untuk tahun tersebut kurang dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang, perusahaan harus menutupi selisihnya sebelum menyelesaikan laporan pajak penghasilan badan.

Kegagalan menyampaikan SPT, baik disengaja maupun tidak, terutama tindakan memalsukan data pendukung pelaporan pajak atau penyampaian laporan pajak yang tidak benar, akan berakibat serius bagi organisasi Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda memperhatikan dengan baik musim pajak ini.

Ketika Anda merasa kewalahan dan ingin fokus menyelesaikan pajak perusahaan Anda, coba periksa aspek administrasi mana di organisasi Anda yang sebenarnya dapat dialihkan ke penyedia layanan seperti payroll outsourcing jakarta KPSG. Kami menyediakan layanan berkualitas tinggi dengan berusaha memahami masalah dan kebutuhan organisasi Anda. Hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut!

Baca Juga: 

1. Menavigasi Aturan PKWT Baru dengan Mitra MPHRO

2. Cara Merekrut Kandidat Industri Perbankan & Keuangan Lebih Efisien dengan Mitra MPHRO