Kontroversi JHT Menimbulkan Kekhawatiran Di Antara Karyawan Anda? Inilah Panduan yang Diperbarui untuk HR

Kontroversi JHT Menimbulkan Kekhawatiran Di Antara Karyawan Anda? Inilah Panduan yang Diperbarui untuk HR

 

Kita sudah mendengar tentang rencana perubahan polis JHT atau Jaminan Hari Tua. JHT biasanya dibayarkan kepada pegawai paling lambat sebulan setelah pegawai diberhentikan atau diberhentikan, tapi hari ini pemerintah kita sedang mempertimbangkan penyesuaian peraturan tersebut. Rencana itu pasti viral di media sosial.

Sebelumnya diumumkan bahwa mulai Mei 2022, JHT atau Program Pensiun hanya akan dibayarkan kepada karyawan saat karyawan mencapai usia 56 tahun, cacat tetap, atau meninggal dunia. Namun perkembangan situasi baru menyiratkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja masih dalam proses merevisi peraturan tersebut bersama dengan Serikat Pekerja.

JHT merupakan program di bawah Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka-bukaan soal alasan di balik rencana ini. Menurut dia, hal ini sejalan dengan tujuan JHT, yaitu melindungi peserta saat pensiun dan tidak produktif lagi. Jika dapat dicairkan pada usia produktif, maka program tersebut tidak sesuai dengan tujuan perlindungan pensiun.

Ia beralasan, sejak awal program JHT dipersiapkan untuk jangka panjang, karena program jangka pendek sudah ada. Bagi pekerja yang mengalami situasi yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, cacat tetap, meninggal dunia, diberhentikan, atau pindah ke luar negeri, semuanya sudah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan khusus. Jika manfaat JHT sewaktu-waktu bisa diklaim 100 persen, maka tentu tujuan JHT tidak akan tercapai.

Kabar baiknya, dalam rencana awal, 30 persen dari total JHT Anda dapat dicairkan lebih awal ketika Anda ingin mengambil pinjaman kepemilikan rumah atau untuk alasan persiapan pensiun (asalkan Anda telah mengikuti program JHT selama lebih dari 10 tahun). ).

Bagaimana jika karyawan di-PHK dan butuh dana cepat? Sebelumnya, kita ketahui bahwa JHT lama yang dapat diterima sesaat setelah pemutusan hubungan kerja/pengunduran diri, dipersepsikan sebagai ""jaring pengaman"" bagi pengangguran baru. Kabar baiknya, untuk situasi seperti itu mereka bisa memanfaatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, dengan pemahaman yang benar tentang program pensiun, penyesuaian peraturan JHT seharusnya tidak menjadi masalah besar di kalangan karyawan. Sebagai HR, Anda juga harus membekali karyawan dengan berbagai program edukasi literasi keuangan untuk membantu mereka mempersiapkan masa depan. Sambil menunggu pengumuman resmi revisi tersebut, perlu diketahui bahwa acuan pencairan JHT saat ini masih mengacu pada aturan lama. Artinya, peserta BP Jamsostek tidak perlu menunggu usia 56 tahun untuk mencairkan dana JHTnya.

Mengelola payroll memang merupakan komitmen yang datang dengan tantangan tersendiri, apalagi ketika ada regulasi baru yang menuntut penyesuaian dari kami. Jangan khawatir, KPSG sebagai perusahaan outsourcing dan payroll assessment bisa membantu menghitung gaji karyawan Anda sesuai dengan yang ada.

*Artikel diperbarui pada 21 Maret 2022

 

Baca Juga:

1. Tips untuk Kelola Upah Karyawan Paruh Waktu

2. Kepatuhan Penggajian dan SDM yang Wajib Tahu!