Kelola Upah Per Jam untuk Karyawan Paruh Waktu

Cara Kelola Upah Per Jam untuk Karyawan Paruh Waktu

 

Apakah organisasi Anda adalah tipe yang membayar karyawan paruh waktu setiap jam?

Undang-undang terbaru, PP No 36/2021, mengatur bagaimana upah per jam dihitung, dan peraturan baru ini juga mencakup pekerja paruh waktu.

Menurut undang-undang Republik Indonesia, upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan berdasarkan jam, harian, atau bulanan. Dalam Pasal 16 ditegaskan bahwa penetapan upah per jam hanya dapat dilakukan bagi pekerja/buruh yang bekerja paruh waktu.

Sementara itu, berikut aturan jam kerja part-timer sesuai dengan regulasi di Indonesia:

-Kurang dari 7 jam dalam 1 hari
-Kurang dari 35 jam dalam 1 minggu

Upah per jam harus dibayar berdasarkan kesepakatan antara majikan dan pekerja, dengan syarat tidak boleh lebih rendah dari rumus upah per jam yang dihitung. Dalam merumuskan formula upah per jam, pemerintah menggunakan nilai median jam paruh waktu tertinggi di seluruh provinsi, yaitu 29 jam seminggu.

Dengan peraturan baru ini, perusahaan berpeluang untuk mempekerjakan karyawan dengan jam kerja harian kurang dari 7 jam dan jam kerja mingguan kurang dari 35 jam, serta mampu membayar upah per jam.

Memiliki pekerja paruh waktu yang dibayar per jam, ada pasang surutnya. Misalnya, ini adalah skema kerja fleksibel yang sesuai dengan budaya kerja saat ini, dan Anda dapat memperoleh efisiensi anggaran dengan mempekerjakan mereka. Tetapi pada saat yang sama, menghitung gaji mereka adalah tugas yang cukup rumit, dan organisasi harus menemukan metode yang bagus untuk mengelola pelacakan jam, waktu, dan kehadiran. Jika masalah ini terdengar asing bagi Anda, jangan khawatir, Anda dapat mempercayakan masalah ini kepada kami di perusahaan outsourcing KPSG.

Baca Juga: 

1. Membagi Gaji untuk Karyawan Secara Adil 
2. Penggajian In House vs Outsource, Temukan Bedanya